Heboh! ASN di Kampar Dituding Kampanye, Bawaslu: Tahapan Pilkada Belum Mulai, Tidak ada Pelanggaran

Politik, Terbaru415 Dilihat
Gambar Hanya Ilustrasi

Kampar, WajahPublik.com – Beberapa hari Belakangan ini ada kehebohan, yaitu adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar yang memberikan atau mengajak masyarakat mendukung kandidat dalam ajang Pilkada 2024. Bahkan, saat itu ASN tersebut dituding melakukan pelanggaran tahapan pemilu.

Terkait tudingan tersebut seakan tak beralasan. Sebab saat ini belum ada memasuki Tahapan Pemilu. Artinya itu tak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukanya ASN tersebut untuk mengkampanyekan dirinya maju sebagai salah satu calon bupati di Kabupaten Kampar.

Hal itu, bisa atau dapat dipahami bersama pada pasal 5, didalam UU Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Itu, memang dijelaskan beberapa larangan PNS/ASN dimana pada huruf N merupakan larangannya terkait dengan Pemilu/Pilkada tersebut sangat jelas.

Kalau dipahami bersama, pasal dimaksud PNS/ASN itu dilarang apabila sudah masuk agenda tahapan pemilu/pilkada dan sudah ditetapkan pasangan calon oleh pihak KPU. Sementara, sebelum penetapan pasangan calon secara resmi oleh KPU, maka belum dikategori pelanggaran.

Terkait polemik ini, awak media coba konfirmasikan pada Ketua KPU Kampar Andi Putra mengatakan bahwa saat ini belum ada aturan larangan di KPU, karena belum ada masuk tahapan pencalonan dan kampanye. Biasanya akan aturan tersebut akan berlaku setelah dilakukannya penetapan pasangan calon Pilkada.

“Saat ini belum ada aturan larangan di KPU, karena diketahui saat ini belum masuk pada tahapan pencalonan dan kampanye. Tetapi, biasanya aturan tersebut akan berlaku setelah dilakukan penetapan pasangan calon Pilkada,” kata Andi Putra. Ia juga sarankan berkoordinasi dan berdiskusi juga dengan bidang kepegawaian.

Senada itu, disampaikan Alnofrizal selaku Ketua Bawaslu Riau, bahwa sesuai aturan dalam permasalahan itu boleh disebutkan tidak ada pelanggaran kampanye. Karena yang diketahui itu saat sekarang belum tahapan pelaksanaan kampanye Pilkada. Namun ia mengatakan, kode etik ASN yang memang mengintruksikan harus netral.

Hal yang sama juga disampaikan Indra Khalid Nasution anggota Bawaslu Riau. Katanya di satu sisi itu ada jaminan konstitusi untuk warga negara berkesempatan untuk kembangkan diri, disisi lain ada batasan-batasan khusus terhadap WNI berstatus ASN terkait politik praktis termasuk salah satunya mengenai niat atau rencana seorang ASN untuk maju dalam kontestasi politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *