Wartawan Di Kuansing Meradang, Desak Bupati Evaluasi Oknum Pejabat Di Dinas Kominfo Kuansing

Daerah357 Dilihat

Kuansing, WajahPublik.com – beserta Kabid Kominfos Kuansing, seakan tidak paham dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai kabir di Kominfos. Kondisi saat ini, sangat jauh berbeda, dengan tahun sebelumnya, apalagi dengan daerah lain di Riau. Daerah lain di Riau rata -rata melakukan kerjasama publikasi media, bahkan anggaran kerjasama media jauh lebih besar mencapai miliaran rupiah. Kabupaten Rohil anggaran kerjasama publikasi media mencapai Rp 8 milliar, jauh diatas Kabupaten Kuansing.

“Kegiatan kerjasama publikasi media itu, seyogyanya, menjadi hak wartawan dan media. Disitu wartawan berpeluang mendapat income, dari kegiatan penyebarluasan informasi tersebut. Saat ini wartawan di Kuansing seolah dikebiri, bahkan terkesan dipolitisir,” Tegasnya.

Kemudian, Ketua IWO Kuansing, juga ada mendengar, anggaran kerja sama media di dinas Kominfos Kuansing disinyalir hanya dinikmati oleh orang – orang dekat dan terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini perlu juga diselidiki, jika ini memang benar adanya, kerjasama media dengan pola terselubung tanpa diumumkan secara luas, maka itu sudah termasuk pelanggaran.

” Saya mendengar ada beberapa orang wartawan dikirim rilis oleh kabid kominfos, disinyalir beritanya itu dibayarkan oleh Kominfos, belum diketahui sumber pembiayaannya itu. Hal semacam itu salah satu indikasi dinas Kominfos Kuansing tidak transparan dalam mengelola anggaran media dan terindikasi KKN. Selain itu, berita rilis bukan hasil karya jurnalistik wartawan yang bersangkutan, dan tidak layak dibayarkan, apalagi menggunakan dana kominfos,” tegas Ketua IWO lagi.

Kedepan sambungnya, dinas Kominfos Kuansing harus transparan, dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, anggaran publikasi media yang sudah di syahkan oleh DPRD Kuansing mesti dijalankan dengan baik, karena itu bagian dari hak – hak pekerja pers.

” Kominfos Kuansing, disinyalir pilih kasih, terhadap anak negeri yang berprofesi wartawan, pekerja media di Kuansing, praktek – praktek seperti ini perlu dievaluasi. Ini termasuk tindakan karena mengebiri hak – hak pekerja media. Wartawan itu bekerja profesional, independen, dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Ketua IWO Kuansing mengakhiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *